BOGOR 1 JUNI 2010
I. LATAR BELAKANG
Dengan mempertimbangkan Kebijakan Kesehatan Nasional baik dalam UU Kesehatan no. 36 tahun 2009 dan Sistim Kesehatan Nasional serta Kebijakan Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Sistem Kesehatan Provinsi memberikan peran besar terhadap keberadaan Puskesmas dan upaya kesehatan pelayanan dasar, terhadap tewujudnya upaya kesehatan yang :
· Berkesinambungan dan Paripurna,
· Bermutu,
· Aman dan sesuai Kebutuhan,
· Adil dan merata,
· Non diskriminataif, terjangkau,
· Tehnologi tepat guna
· Bekerja dalam tim secara cepat dan tepat.
Dengan segala keterbatasan, peluang, kekuatan serta permasalahan yang ada di tahun 2009, keberadaan puskesmas khususnya dan upaya pelayanan kesehatan dasar lainnya dalam mensukseskan pembangunan kesehatan mempunyai posisi sangat strategis. Diikuti oleh terbitnya UU Praktek Kedokteran no.29 tahun 2004, UU Pelayanan Publik no. 25 tahun 2009 dan UU NO. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menuntut profesionalisme pelayanan di semua sarana pelayanan publik.
Reformasi Kebijakan Dasar Puskesmas mengamanahkan 4 (empat) fungsi Puskesmas yaitu 1) Pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan 2) Pusat pemberdayaan masyarakat 3) Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan 4) Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Dalam penyelenggaraannya mengharuskan didukung dengan pelaksanaan manajemen yang dapat menjadikan rangkaian kegiatan dapat bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran yang efektif dan efisien. Manajemen Puskesmas yang saat ini dilaksanakan terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok yang meliputi Perencanaan (P1) ; Pelaksanaan – Pengendalian (P2); Pengawasan – Pertanggungjawaban (P3).
Pada pedoman manajemen Puskesmas kegiatan Pengawasan-Pertanggungjawaban (P3) dilengkapi dengan istrumen yang sebelumnya dikenal dengan stratifikasi Puskesmas. Dengan penyempurnaan yang disesuaikan otonomi daerah, stratifikasi Puskesmas diubah yang selanjutnya digunakan istilah Penilaian Kinerja Puskesmas.
II. PENGERTIAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Penilaian Kinerja Puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/ prestasi Puskesmas. Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat Puskesmas sebagai istrumen mawas diri karena setiap Puskesmas melakukan penilaian kinerja secara mandiri, yang dilanjutkan kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi hasilnya.
Aspek penilaian yang akan dilihat adalah aspek capaian kegiatan pelayanan; aspek manajemen pelayanan; aspek mutu pelayanan. Dari ketiga aspek penilaian tersebut dan setelah verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bersama Puskesmas dapat ditetapkan Puskesmas dalam kelompok I; II; III sesuai dengan pencapaian kinerjanya.
Dari hasil pengelompokan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat melakukan analisa, sehingga diperoleh urutan pencapaian kinerja. Data capaian kinerja dapat dipergunakan sebagai bahan pembinaan, dan inventaris permasalahan yang ada disetiap program yang dapat dilakukan rencana tindak lanjut kegiatan tingkat Puskesmas, Kabupaten/ Kota maupun Provinsi.
III. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan Umum :
Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota.
Tujuan Khusus :
- Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan.
- Mengetahui tingkat kinerja Puskesmas pada akhir tahun berdasarkan urutan peringkat kategori kelompok Puskesmas.
- Mendapatkan informasi analisis kinerja Puskesmas dan bahan masukan dalam penyusunan rencana kegiatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan kabupaten/ Kota untuk tahun yang akan datang.
Manfaat Penilaian Kinerja Puskesmas :
- Puskesmas mengetahui tingkat pencapaian (prestasi) kunjungan dibandingkan dengan target yang harus dicapai.
- Puskesmas dapat melakukan identifikasi dan analisis masalah, mencari penyebab dan latar belakang serta hambatan masalah kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan adanya kesenjangan pencapaian kinerja Puskesmas (out put dan out come).
- Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dapat menetapkan tingkat urgensi suatu kegiatan untuk dilaksanakan segera pada tahun yang akan datang berdasarkan prioritasnya.
- Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dapat menetapkan dan mendukung kebutuhan sumberdaya Puskesmas dan urgensi pembinaan Puskesmas.
IV. RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Secara garis besar lingkup penilaian kinerja Puskesmas tersebut berdasarkan pada upaya - upaya Puskesmas dalam penyelenggaraan:
1. Cakupan Upaya Pelayanan
a. Upaya Kesehatan Wajib
· Promosi Kesehatan
· Kesehatan Lingkungan
· Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana
· Perbaikan Gizi Masyarakat
· Penanggulangan Penyakit
· Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan
b. Upaya Kesehatan Pilihan
· Pelayanan Keperawatan kesehatan
· Pelayanan Kesehatan Jiwa
· Pelayanan Kesehatan Sekolah
· Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
· Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
· Pelayanan Kesehatan Olah Raga
· Pelayanan Kesehatan Kerja
· Pelayanan Kesehatan Mata
· Pembinaan Pengobatan Tradisional
2. Manajemen Pelayanan
a. Manajemen Operasional
b. Manajemen Alat dan Obat
c. Manajemen Keuangan
d. Manajemen Ketenagaan
e. Manajemen Pengendalian Penyakit
f. Manajemen JPKM (Jamkesmas)
3. Mutu Pelayanan
a. Drop out pelayanan ANC (K1-K4)
b. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
c. Akseptor KB MJP Aktif dengan Komplikasi
d. Akseptor KB MJP Aktif dengan Kegagalan
e. Error rate pemeriksaan BTA
f. Kepatuhan terhadap standar ANC
g. Kepatuhan terhadap standar pemeriksaan TB Paru
h. Tingkat Kepuasan Pasien terhadap pelayanan Puskesmas
i. ALOS (Puskesmas DTP)
j. BOR (Puskesmas DTP)
k. Ratio Pencabutan dan Penambalan Gigi
0 komentar